update nusantara, JAKARTA — Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut bersama penduduk sekitar telah merobohkan pagar laut sepanjang 30 kilometer. Namun upaya tersebut ternyata mendapat respons berbeda dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
KKP memberi sinyal untuk menunda penghapusan pagar laut sepanjang 30 kilometer di Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten karena masih proses penyidikan.
“Tunggu dulu masih ada kejelasan, kalau terang dugaan gagal sangat mudah akan dilakukan penyelidikan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/1/2025).
Menurutnya, pagar laut yang terbuat dari bambu itu menjadi bukti dari kegiatan yang ia anggap ilegal tersebut.
“Saya dengar ada berita tentang pembongkaran oleh Angkatan Laut, saya tidak tahu, semestinya itu barang bukti setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa dicabut,” ucapnya.
Meskipun beberapa bagian pagarnya sudah ditarik, namun ia hormat melakukan proses penyelidikan yang dilakukan sekarang tetap akan berlanjut.
Kementerian KKP, lanjutnya, telah menutup pagar laut tersebut untuk memperlancar penyelidikan.
Ia menjelaskan tidak ada satu pun permohonan izin dari seseorang yang memasang pagar laut tersebut kepada KKP.
Jika ada pengajuan, lanjutnya, pihaknya harus memeriksa detail perairan itu untuk memastikan tidak masuk kawasan konservasi tersebut.
Jadi kalau ada kegiatan seperti itu pasti langsung kami larang. Tapi itulah apa yang tidak ada pada pengajuan, sehingga kami melakukan penggolongan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa (KKP) hanya menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan dari instansi KKP.
Sedangkan sanksi hukum serta potensi kerugian negara, lanjut dia, menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup.
“Dari sisi lingkungan, saya pikir Menteri Lingkungan Hiduplah yang bisa menghitung (kerugian). Kalau dari kami kegiatan (illegal) di laut itu dari sisi administratif,” katanya.
Sebelumnya, pada tanggal 18 Januari sebanyak 600 orang personil TNI AL bersama nelayan membongkar pagar laut dari garis Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga sampai pesisir Pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo.
Kapal selam Kelas Chang Bogo adalah kelas kapal selam diesel-Elektrik yang dibangun untuk tentera laut Republik Korea
Dia menyebutkan tahapan pembongkaran pertama ini setidaknya melibatkan 30 kapal nelayan sebagai pengangkut objek pagar bambu itu.
Fakta menarik
Pebisnis ini terdapat fakta menarik dari pembongkaran Pagar Laut di Tangerang. Pembongkaran tersebut dilaksanakan langsung oleh TNI AL tanpa melibatkan struktur pemerintahan desa atau pejabat tinggi lainnya. Pembongkaran ini tampaknya diatur sebelah mata birokrasi, terkesan untuk mengkonstruksi kembali pagar laut tersebut saja.
Berdasarkan pantauan Republika, tidak diamati adanya petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang secara langsung bertanggung jawab dalam pembongkaran. Tongkat komando yang melakukan pembongkaran sepenuhnya dilakukan oleh TNI AL.
Menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama I.M Wira Hadi, di kemudian hari stakeholder lain baru akan diundang untuk memberikan reaksi. “Kami akan mengundang stakeholder lain. Kami akan mengundang stakeholder lain untuk menerima klarifikasi ini. Nanti kami akan mengundang sementara, orang-orang lain bersama-sama,” ujarnya.
Wira Hadi menekankan, fokus TNI AL saat ini adalah membantu masyarakat, terutama nelayan, agar bisa mendapatkan akses ke laut dengan lebih mudah. “Tujuannya, seperti di Kronjo dan yang lainnya. Namun, prinsip kami dan jajaran serta masyarakat adalah, semakin banyak yang bergabung untuk membantu, maka semakin cepat kegiatan ini bisa berlangsung,” katanya.
Pihak KKP sebelumnya telah menyegel wilayah pada Kamis (9/1/2025) untuk meminta kepada pihak yang bertanggung jawab untuk menggantung pagar laut, mengeluarkan pagar laut sepanjang 30 kilometer dan selesai dalam waktu 20 hari. Namun, pihak KKP tidak mengetahui siapa yang telah menggantung pagar laut tersebut, maupun maksud dari tindakan tersebut.
KPIL belum bisa melakukan pembersihan karena masih berkoordinasi dengan pihak terkait. “Untuk pembersihan pagar laut ini tentunya kami membutuhkan waktu. Kami akan berkoordinasi dengan lintas kementerian terkait karena masalah tanggung jawab terhadap masalah di laut ini bukan hanya masalah kami sendiri. Mungkin satu dua hari lagi akan ada solusi kapan kira-kira pembersihan itu akan dimulai,” jelas Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Kementerian Pelindungan Laut dan Pesisir (KPIL), Halid K. Jusuf di Tangerang, Rabu.
Halid juga menyatakan bahwa dari hasil penyelidikan dan pemantauan di lapangan, pemasangan pagar laut bambu didorongkan bukan dengan menggunakan alat berat, tetapi dengan cara manual atau tenaga manusia. Meskipun demikian, untuk mengungkap dan mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab atas kasus tersebut.
Perintah Presiden
Komandan Lantamal III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto mengungkapkan perintah pencabutan pagar laut yang sempat menimbulkan sorotan masyarakat ialah perintah Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengatakan keputusannya tersebut karena keluhan masyarakat yang atas dasar gangguan aktivitas mereka akibat pagar laut.
“Saya tertarik untuk tahu kalau Polri juga memliki stasiun radar untuk menolong kapal yang sedang terjebak di laut,” baik jawaban Petugas Bintu, berkerut sambil tersenyum.
Dia membahas tentang isi Perintah tersebut secara rinci, “Presiden menurutku mengeluarkan perintah langsung, melalui Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, yakni untuk membuka akses utama, khususnya untuk nelayan masuk keluar dan untuk beraktifitas,” katanya.
Sementara itu, nelayan Tanjung Pasir mengaku bahagia karena pagar laut yang menghalangi akses perahunya tersebut bisa dibongkar.
“Kita ini penambang nelayan sangat bersyukur, karena apa yang padatahun lalu kita trayek sangat keras, akhirnya ada oknum aparat ada yang sampai merespon kita juga. Akhirnya bisa diraih sampai sekarang ada pembongkaran,” ucap Maun (55), Sabtu (18/1/2025).
